ANTARA Pukul 00.48: Dewan Pers Kawal Skema Hibrid Karya Jurnalistik dalam RUU Hak Cipta

Sabtu 7 November 2026 pukul 00.48 WIB, ANTARA menurunkan judul Dewan Pers kawal skema hibrid karya jurnalistik dalam RUU Hak Cipta, dengan lokasi pembukaan Jakarta (ANTARA) dan waktu baca sekitar 3 menit yang tercetak di halaman. Foto yang mengiringi memakai keterangan Tangkapan layar - Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers Dahlan Dahi dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/6/2026). (ANTARA/YouTube/Dewan Pers Official/Agatha Olivia Victoria), dan badan tulisannya mencantumkan Pewarta Laily Rahmawaty dengan Editor Ariyadi, disertai tag tentang Dahlan Dahi dan Dewan Pers.

Kutipan yang tercetak di kalimat pertama: Dewan Pers memastikan terus mengawal skema hibrid terhadap hak ekonomi karya jurnalistik masuk dalam revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (RUU Hak Cipta). Ini laporan tentang rancangan aturan main ekonomi, bukan tentang satu produk AI: yang dijual halaman ini adalah usulan mekanisme pembayaran, dan pihak yang disebut sebagai pembayar mencakup teknologi kecerdasan buatan.

Sumber waktunya dan apa yang baru

Halaman ini terbit pada Sabtu dini hari WIB, sementara peristiwa yang mendasarinya terjadi sehari sebelumnya. Kutipan yang tercetak: Anggota yang juga Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers Dahlan Dahi dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, menyebut usulan tersebut terus diperbaharui perkembangannya oleh Dewan Pers dalam setiap kesempatan. Jadi ada tiga waktu yang perlu dibedakan saat membacanya: Jumat sebagai hari konfirmasi kepada Dahlan, Sabtu 7 November 2026 pukul 00.48 WIB sebagai jam tayang berita ini, dan pekan lalu sebagai rujukan pertemuan yang ia ceritakan di bawah.

Konteks pertemuan itu juga tercetak, bukan disimpulkan: Dalam pertemuan terakhir dengan Menteri Hukum yang hadir dalam Anugerah Dewan Pers 2026 pekan lalu, saya sampaikan lagi terkait usulan ini. Saya menangkap kesan bahwa Kementerian Hukum mulai memahami usulan Dewan Pers, kata Dahlan. Kalimat berikutnya menjelaskan pintu masuk teknisnya: Dia menjelaskan di dalam menyusun daftar isian masalah (DIM) RUU Hak Cipta, Kementerian Hukum meminta catatan dari Dewan Pers dan sejumlah pihak mengenai hak cipta karya jurnalistik.

Yang menjadi titik tolak usulan adalah isi draf, dan halaman menyebutnya dalam satu kalimat: Di dalam draf awal RUU Hak Cipta itu, kata dia, dinyatakan bahwa karya junalistik memiliki hak ekonomi dan royalti — kata jurnalistik pada kutipan itu tercetak sebagai junalistik, dan editorial mengutipnya apa adanya. Perhatikan bahwa yang diakui di draf adalah adanya hak ekonomi dan royalti; yang diperdebatkan adalah siapa yang memungutnya dan lewat jalur apa.

Isi skema hibrid: royalti ke LMK atau kerja langsung B2B

Kutipan yang tercetak soal definisinya: Dewan Pers mengusulkan skema hibrid, yakni mekanisme pembayaran lisensi dan royalti atas penggunaan karya jurnalistik oleh platform digital, mesin pencari, agregator berita, hingga teknologi kecerdasan buatan (AI). Ini kalimat yang paling penting untuk pembaca yang pekerjaannya bersentuhan dengan model bahasa: teknologi kecerdasan buatan disebut sejajar dengan platform digital, mesin pencari, dan agregator berita sebagai pihak yang menggunakan karya jurnalistik.

Kutipan yang tercetak soal alur pembayarannya: Dalam skema hibrid ini, kata dia, karya jurnalistik yang digunakan untuk tujuan komersial harus membayar royalti kepada lembaga manajemen kolektif (LMK) atau skema kerjasama langsung (B2B). Kata kuncinya adalah atau — halaman tidak menulis keduanya harus dibayar sekaligus, dan tidak menyebut ambang kapan suatu pemakaian tergolong tujuan komersial.

Halaman juga menyebut bentuk mekanisme yang Dewan Pers minta diakomodasi: Terkait mekanisme tersebut, Dewan Pers mengusulkan agar pengaturan hak ekonomi karya jurnalistik mengakomodasi mekanisme LMK sekaligus kerja sama langsung B2B yang sudah berjalan selama ini di komunitas pers. Yang tidak ada di halaman ini perlu disebut supaya tidak dibaca sebagai ringkasan yang lengkap: tidak ada nama satu pun LMK, tidak ada tarif, tidak ada angka total pendapatan royalti pers, tidak ada pasal atau nomor draf yang dipersoalkan, tidak ada jadwal pembahasan di DPR, dan tidak ada satu pun nama perusahaan AI, mesin pencari, atau platform yang disebut sebagai pihak pembayar.

Empat pertimbangan yang Dewan Pers kemukakan

Alasan pertama soal umur nilai sebuah karya. Kutipan yang tercetak: Musik valuenya bisa evergreen, karya jurnalistik tidak semua evergreen, dan basisnya aktualiasasi, sehingga nilainya tidak sebanyak musik, ujarnya. Kata aktualiasasi tercetak demikian di halaman, dan editorial mengutipnya apa adanya.

Alasan kedua adalah satu-satunya angka rupiah yang halaman ini cetak. Kutipan yang tercetak: Alasan kedua, nilai musik dan karya jurnalistik berbeda, bila musik bisa bernilai Rp1 juta per lagu, artikel jurnalistik bisa Rp100 ribu. Itu perbandingan nilai per satuan karya yang diucapkan narasumber, bukan tarif yang berlaku dan bukan hasil survei; halaman tidak memberi sumber, tahun, atau metode untuk kedua angka itu.

Alasan ketiga dan keempat bicara soal jalur yang sudah ada dan soal risiko. Kutipan yang tercetak: Yang ketiga, industri media sudah menjalankan kerja sama B2B, artinya bisnis tersebut sudah berjalan sangat lama, disambung dengan Nah kalau mekanisme hanya melalui LMK maka berarti akan muncul middleman baru di dalam bisnis yang sudah berlangsung secara lama itukan logikannya, terangnya. Lalu: Yang keempat, kata dia, jika sistem LMK tidak reliabel dan transparan dalam mengumpulkan hak ekonomi karya jurnalisti maka publisher (perusahaan media) akan berpotensi kehilangan haknya — kata jurnalis tercetak sebagai jurnalisti di kalimat itu. Kesimpulannya halaman cetak dalam satu kutipan: Nah itu kenapa alasan-alasan yang kami kemukakan bahwa LMK bukan opsi terbaik, LMK sebaiknya salah satu opsi, makanya kami buka opsi B2B itu, terangnya.

Dua opsi jalan masuk dan posisi LKBN ANTARA

Soal bagaimana usulan itu bisa masuk ke RUU, halaman menyebut dua opsi hasil pertemuan dengan Menteri Hukum. Kutipan yang tercetak: Opsi pertama, Kementerian Hukum menyampaikan usulan mengenai LMK dan B2B dalam DIM Kementerian Hukum ke DPR RI. Dan: Yang kedua, Kementerian Hukum tidak menyampaikan usulan itu di dalam DIM-nya, tetapi pada saat pembahasan di DPR, usulan itu akan disampaikan. Kutipan penutup bagian ini adalah ajakan politik: Nah kalau saya menyarankan bagi yang setuju dengan mekanisme LMK dan B2B seperti yang disampaikan oleh Dewan Pers, maka itu sepatutnya bantu disuarakan ke publik maupun DPR, ucap Dahlan.

Sisi kedua datang dari badan usaha milik negara di sektor berita. Kutipan yang tercetak: Sejalan dengan usulan tersebut, Direktur Komersil dan Pengembangan Bisnis LKBN ANTARA Virgandhi Prayudantoro mengapresiasi upaya pemerintah memperjuangkan perlindungan hak ekonomi karya jurnalistik melalui penguatan skema hak penerbit. Halaman melanjutkan dengan satu kekhawatiran yang spesifik: ANTARA berharap skema pengintegrasian atau pengaturan terpusat yang difasilitasi pemerintah tidak memangkas pendapatan B2B yang sudah berjalan, tetapi memberikan kepastian hukum dan skema bagi hasil yang lebih menguntungkan semua pihak.

Dan satu kalimat yang membingkai hubungan media dengan platform sebagai relasi yang sudah berjalan: Ia menilai perusahaan media dan platform digital selama ini telah membangun ekosistem yang saling menguntungkan, melalui distribusi informasi dan pemanfaatan konten jurnalistik. Karena itu, tulis halaman, dukungan regulasi diharapkan dapat semakin memperkuat kemitraan tersebut, sekaligus memastikan media memperoleh nilai ekonomi yang proporsional atas karya jurnalistiknya. Perlu dicatat posisinya: ANTARA di sini adalah pihak yang punya kesepakatan bisnis dengan platform, jadi kalimatnya adalah kepentingan yang dinyatakan, bukan penilaian netral tentang draf.

Letaknya bagi pembaca Indonesia

Yang bisa dibawa pulang dari halaman ini adalah bentuk soal yang akan semakin sering muncul di meja redaksi, kampus, dan instansi: siapa yang membayar ketika sebuah mesin memakai tulisan orang. Rumusan yang Dewan Pers usulkan tidak membedakan mesin berdasarkan niat baik — yang dibedakan adalah tujuan komersial dan jalur pembayarannya, lewat LMK atau lewat B2B. Bagi penerbit kampus, redaksi di lingkungan ASN, atau UMKM yang kontennya sering dikutip agregator, konsekuensi praktisnya adalah kerapian administrasi: tanpa daftar karya, tanpa catatan penggunaan, dan tanpa kontrak yang bisa ditunjukkan, klaim nilai ekonomi sebesar apa pun sulit ditagih. Angka Rp1 juta per lagu dan Rp100 ribu per artikel yang tercetak di halaman ini berguna justru sebagai pengingat bahwa satuan nilai itu diperdebatkan, bukan sudah disepakati.

Bagi pengembang dan peneliti yang memakai data berita, sisi yang perlu dibaca lebih tenang adalah ketiadaan teknis di halaman ini. Tidak ada satu pun kalimat yang mendefinisikan penggunaan oleh teknologi kecerdasan buatan — apakah itu krawling untuk pelatihan model, pengindeksan untuk mesin pencari, penarikan kutipan untuk jawaban berbasis pencarian, atau penggunaan arsip oleh agen. Juga tidak ada nama perusahaan, nomor pasal, dan tenggat. Jadi halaman ini adalah laporan tentang posisi tawar sebuah lembaga, bukan tentang aturan yang sudah berlaku; membaca RUU Hak Cipta nanti akan menuntut teks resmi, bukan kutipan berita.

Di Trendshift 7 November 2026, deretan repositori GitHub sedang bicara hal lain sama sekali. Peringkat satu ditempati anomalyco/rune yang rubrik Repositori di situs ini ulas hari ini, peringkat dua sherlock-project/sherlock, peringkat tiga zortos293/Lichii, peringkat empat milind-soni/OpenMausBot yang rubrik Tools ulas hari ini, peringkat lima storytold/craft-anything, peringkat enam cloudflare/security-audit-skill, peringkat tujuh larashero3-dotcom/lieflat-less-ai-tone yang halaman trennya mencetak deskripsi berbasis studi korpus 5,2 juta karakter untuk menghilangkan rasa tulisan AI, peringkat delapan vAPI-Network/vapi-network, peringkat sembilan JuneYaooo/rea-video, dan peringkat sepuluh NVIDIA/auto-ontology. Editorial hari ini tidak menyamakan satu pun peringkat itu dengan laporan Dewan Pers: yang pertama adalah perkakas dan agen yang memakai teks, yang kedua adalah aturan tentang siapa yang harus membayar teks itu. Persamaannya hanya pada bahan yang sama — karya jurnalistik — dan pada kenyataan bahwa satu pihak memakainya sementara pihak lain meminta nilai ekonominya.

Penutup

Bandingkan bentuk pesannya dengan tiga editorial yang halamannya kami baca dalam empat hari terakhir. Pada Selasa 3 November 2026 pukul 23.24 WIB, ANTARA menulis laporan tentang laporan keuangan Anthropic di tengah wacana recursive self-improvement — angka perusahaan di sisi penyedia model. Pada Rabu 4 November 2026 pukul 20.43 WIB, ANTARA menurunkan hasil studi Universitas RMIT tentang berapa banyak orang yang sudah menjadi korban gambar hasil AI — kerugian yang sudah terjadi dan terukur. Pada Jumat 6 November 2026 pukul 00.21 WIB, ANTARA melaporkan uji coba beta Audio Intelligence pada Apple Watch, dengan daftar hal yang tidak dilakukan fitur itu sebagai janji keamanannya. Halaman Sabtu dini hari ini menempati posisi keempat: belum ada kerugian yang diukur dan belum ada fitur yang diuji, yang ada adalah rancangan mekanisme pembagian uang sebelum aturannya disahkan. Empat berita, empat titik pada satu garis waktu yang sama: menghitung pendapatan penyedia, menghitung korban, membatasi apa yang tidak direkam alat, dan menyusun siapa membayar apa.

Catatan editorial: artikel ini disusun dari ANTARA, Sabtu 7 November 2026 pukul 00.48 WIB, dengan pewarta Laily Rahmawaty dan editor Ariyadi sesuai yang tercetak di halaman, dan tanggal akses 7 November 2026. Halaman itu sendiri mengutip pernyataan Dahlan Dahi, Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, yang dikonfirmasi di Jakarta pada Jumat, serta pernyataan Direktur Komersil dan Pengembangan Bisnis LKBN ANTARA Virgandhi Prayudantoro; Wawasan AI tidak membaca draf RUU Hak Cipta, tidak membaca daftar isian masalah Kementerian Hukum, tidak menghubungi Dewan Pers maupun ANTARA, tidak memeriksa angka Rp1 juta dan Rp100 ribu yang dikutip halaman, dan tidak memverifikasi apakah pertemuan Anugerah Dewan Pers 2026 pekan lalu menghasilkan dokumen tertulis. Seluruh kutipan di atas adalah kalimat yang benar-benar tercetak pada halaman ANTARA yang kami akses 7 November 2026, termasuk tiga salah ketik yang kami biarkan apa adanya, dan halaman itu tidak memuat satu pun angka tentang nilai transaksi lisensi karya jurnalistik di Indonesia.